Kenyataannya jauh lebih mengerikan daripada sekadar angka di layar berita, dan jauh lebih cepat daripada yang berani kita bayangkan. Saat kita membaca ini, tiga ratus jenazah telah diangkat dari lumpur di Sumatera Utara, sementara tujuh ratus lainnya—angka yang seharusnya membuat kita gemetar hingga ke tulang sumsum—masih tercatat sebagai korban dalam statistik birokrasi yang dingin. Namun, menyebut tragedi banjir bandang ini sebagai “bencana alam” adalah sebuah kebohongan linguistik yang berbahaya. Ini bukan amuk Tuhan atau sekadar anomali cuaca; ini adalah hasil kalkulasi matematis dari keserakahan, sebuah konsekuensi logis dari bagaimana kita telah mengubah biosfer menjadi mesin profit. Kita sedang menyaksikan apa yang terjadi ketika ekosistem yang kompleks direduksi menjadi barisan monokultur sawit dan lubang tambang menganga, sebuah proses kanibalisme ekologis yang kini menagih bayarannya dalam bentuk nyawa manusia.
Di Sumatera Utara, kita melihat mikrokosmos dari apa yang saya sebut sebagai “Bumi yang Tak Layak Huni.” Selama beberapa dekade, narasi pembangunan telah membius kita dengan janji kemakmuran ekonomi melalui ekspansi sawit dan pertambangan. Namun, apa yang luput dari neraca perdagangan tersebut adalah fisika dasar dari tanah dan air. Hutan hujan tropis, dengan sistem perakaran yang rumit dan kanopi yang padat, adalah infrastruktur alami yang menahan curah hujan ekstrem—sebuah fenomena yang kini semakin sering terjadi akibat pemanasan global. Ketika hutan itu dibabat dan digantikan oleh kelapa sawit, yang memiliki akar serabut dangkal dan kanopi jarang, tanah kehilangan integritas strukturalnya. Tanah itu tidak lagi menyerap air; ia menolaknya. Ditambah dengan operasi pertambangan yang mengupas kulit bumi, menciptakan luka terbuka yang rapuh, kita sesungguhnya sedang merakit bom waktu hidrologis. Banjir bandang yang membawa material sedimen, batang kayu gelondongan, dan lumpur pekat bukanlah kecelakaan; itu adalah tanah yang dimuntahkan kembali karena ia tak lagi sanggup menahan dirinya sendiri.
Kritik terhadap pemerintah dalam hal ini tidak bisa lagi bersifat normatif; ia harus bersifat eksistensial. Negara, dalam kegilaan miopiknya mengejar PDB, telah bertindak sebagai fasilitator bagi kehancuran warganya sendiri. Setiap izin konsesi sawit di lereng curam, setiap lisensi tambang di hulu sungai, pada dasarnya adalah surat kematian yang ditandatangani di atas meja pejabat, yang eksekusinya ditunda hingga hujan turun. Pemerintah menderita apa yang disebut sebagai bias kekinian, ketidakmampuan untuk melihat bahwa keuntungan jangka pendek dari ekspor komoditas mentah adalah remah-remah jika dibandingkan dengan biaya pemulihan bencana dan hilangnya generasi masa depan. Retorika tentang “pembangunan berkelanjutan” terdengar kosong, bahkan menghina, di telinga keluarga korban yang terkubur hidup-hidup oleh tanah longsor. Pemerintah telah gagal melindungi hak paling mendasar warganya: hak untuk tidak mati tertimbun lumpur di rumah sendiri akibat kebijakan tata ruang yang ugal-ugalan. Kita tidak sedang menghadapi ketidakmampuan administratif, melainkan sebuah kelalaian struktural yang terorganisir.
Namun, menuding pemerintah saja adalah bentuk pelepasan tanggung jawab yang terlalu mudah bagi kita sebagai warga. Kita hidup di era Antroposen, di mana jejak tangan manusia telah menjadi kekuatan geologis yang dominan, dan ketidakpedulian kita adalah bahan bakar bagi mesin perusak ini. Kita telah menormalisasi berita bencana, menjadikannya sekadar kebisingan latar belakang kehidupan modern. Kesadaran kita seringkali hanya muncul pasca-kejadian, bersifat reaktif dan dipenuhi dengan rasa kasihan yang dangkal, bukan kemarahan yang transformatif. Kita perlu memahami bahwa minyak sawit yang ada dalam sampo, cokelat, dan bahan bakar kita sering kali dibayar dengan darah mereka yang tinggal di hilir sungai yang rusak. Kita semua terlibat dalam jaringan konsumsi global yang memberi insentif pada pembukaan lahan di Sumatera. Kesadaran lingkungan bukan lagi tentang mencintai alam yang indah; ini tentang pertahanan diri. Jika kita tidak menyadari bahwa hutan di Sumatera Utara adalah paru-paru sekaligus perisai kita, maka kita sedang berjalan dalam tidur menuju kepunahan kita sendiri.
Transformasi yang dibutuhkan di masa depan haruslah radikal dan menyeluruh, bukan sekadar penambalan kosmetik berupa reboisasi simbolis. Kita membutuhkan moratorium total dan permanen terhadap pembukaan hutan primer untuk sawit dan tambang, yang ditegakkan dengan ketegasan militer. Namun lebih dari itu, kita perlu memikirkan ulang hubungan kita dengan tanah. Kita harus beralih dari ekonomi ekstraktif yang memandang alam sebagai gudang sumber daya tak terbatas, menuju ekonomi regeneratif yang memprioritaskan pemulihan ekosistem. Ini berarti mengembalikan fungsi hutan di daerah tangkapan air, melakukan “rewilding” atau penghutanan kembali secara masif dengan vegetasi asli yang mampu menahan tanah, dan menuntut akuntabilitas korporasi hingga ke tingkat pidana lingkungan berat.
Masa depan tanpa bencana seperti di Sumatera Utara bukanlah sebuah utopia, melainkan satu-satunya skenario di mana peradaban kita bisa bertahan. Kita sedang berpacu dengan serangkaian umpan balik iklim (feedback loops) yang semakin cepat. Hutan yang hilang mempercepat perubahan iklim, perubahan iklim meningkatkan intensitas hujan, dan hujan menghancurkan tanah yang gundul. Kita harus memutus siklus ini sekarang. Tiga ratus nyawa yang melayang dan tujuh ratus korban yang menderita bukanlah statistik; mereka adalah peringatan keras dari masa depan yang suram yang sedang kita bangun. Jika kita tidak mengubah arah secara drastis, menghentikan eksploitasi sawit dan tambang yang membabi buta, dan mulai memperlakukan alam sebagai sistem penunjang kehidupan dan bukan komoditas, maka banjir bandang Sumatera Utara hanyalah bab pembuka dari sebuah kisah horor yang jauh lebih panjang dan jauh lebih mematikan. Pilihan ada di tangan kita: transformasi radikal atau penderitaan massal yang tak terbayangkan.
